Kepolisian Perketat Distribusi BBM Bersubsidi

Jakarta (SukabumiOnlineNews)

Kepolisian RI memperketat pengawasan jalur distribusi dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penimbunan bahan bakar menjelang kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang.

Juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan pengawasan akan diserahkan kepada kepolisian di tiap daerah. "Tiap daerah mempunyai karakteristik berbeda," ujarnya Sabtu 10 Maret 2012. Menurut dia, pihaknya sudah menerima laporan terbaru mengenai adanya indikasi penimbunan di beberapa daerah. Namun Saud menolak mengungkapkan datanya.

Sebelumnya, kepolisian menggerebek beberapa lokasi tempat penimbunan BBM bersubsidi, antara lain, di Bojong Gede (Depok), Bengkulu, dan Tarakan (Kalimantan Timur).

Untuk pengamanan menjelang kenaikan harga bahan bakar, aparat Tentara Nasional Indonesia juga disiagakan. "Tentara hanya mem-back up, bisa di tempatnya masing-masing," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, akhir pekan lalu. Bantuan militer, kata dia, masih dalam batas wajar jika unjuk rasa kenaikan harga BBM sudah menjurus ke kerusuhan atau tindakan anarkistis.

Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochamad Harun, mengatakan, menjelang kenaikan harga BBM, terjadi lonjakan permintaan di beberapa daerah. Kebanyakan peningkatan konsumsi terjadi di lokasi yang berdekatan dengan perkebunan dan pertambangan, seperti Kalimantan, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Bukan hanya di daerah-daerah tersebut, menurut Harun, lonjakan juga terjadi di daerah sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). "(Lonjakan) ini tidak wajar," ujarnya. Dia meminta kepolisian menindak tegas setiap orang yang diketahui menimbun BBM.

Pertamina, kata Harun, sudah mengeluarkan edaran bagi stasiun pengisian bahan bakar umum agar tidak menjual bahan bakar bersubsidi menggunakan jeriken. "Kami juga menerjunkan satuan tugas untuk memantau."

Rencana pemerintah memberikan kompensasi BBM kepada angkutan umum ditolak kalangan pengusaha. Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Depok Tondo Wiyono mengatakan usaha pemerintah tersebut bukanlah solusi. Alasannya, pemberian kompensasi masih belum jelas. "Solusi terbaik, BBM jangan dinaikkan dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada angkutan umum. Pemberian ini dimaksudkan agar tarif angkutan umum tidak naik. Kompensasi diberikan dalam bentuk pembebasan pajak kendaraan bermotor selama satu tahun. "Begitu juga bea masuk bagi suku cadangnya."

Selain itu, pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk peremajaan angkutan umum. Bunga kredit akan ditanggung pemerintah.

Menurut Tondo, dampak kenaikan harga BBM, selain mendorong kenaikan tarif, harga semua barang akan naik. Faktanya, kata dia, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa pada saat terjadi kenaikan harga barang dan jasa. TEMPO.CO