Setgab Koalisi Gelar Pertemuan Bahas Kenaikan Harga BBM.

BOGOR, (PRLM).- (SukabumiOnlineNews)

Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi menggelar pertemuan konsultasi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (RAPBN-P) tahun 2012 yang di antaranya memuat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menjelang pembahasan RAPBNP dengan DPR, Setgab Koalisi menyatakan kebulatan pandangan akan pentingnya kebijakan tersebut. Hal itu terungkap dalam pertemuan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (14/3/12) malam.

Para pimpinan partai politik yang hadir, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishak, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa. Turut hadir pula Wakil Presiden RI Boediono dan para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menkopolkam Djoko Suyanto, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, dan lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar seusai pertemuan, SBY mengatakan bahwa rencana kenaikan BBM bukan untuk kesehatan APBN dan urusan fiskal semata. Melainkan, demi kesehatan perekonomian secara menyeluruh. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Setgab Koalisi sangat peduli dan berempati terhadap rakyat yang terkena dampaknya. "Pada intinya kami empati pada masyarakat luas manakala harga BBM disesuaikan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa perekonomian nasional dapat terselamatkan jika APBNP sudah disetujui DPR. Ia berharap agar proses pembahasan dengan DPR dapat rampung paling lambat akhir bulan ini sehingga kebijakan tersebut sudah dapat dilaksanakan. Menurut dia, pertemuan itu juga membahas mekanisme pemberian bantuan langsung bagi masyarakat yang paling terkena dampaknya secara langsung atas kebijakan kenaikan harga BBM. 

"Forum ini tidak menggantikan forum yang telah diatur UUD yaitu pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR. Keputusan tidak pada forum konsultasi ini. Meskipun demikian pemerintahan yang saya pimpin ini adalah pemerintahan yang dibangun oleh koalisi parpol, tentu ada misi para pimpinan untuk melaksanakan kebijakan yang baik," tuturnya. (A-156/A-88)***