HTI dan Ormas Islam Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA (SukabumiOnlineNews) 

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mendapat tanggapan serius oleh ormas-ormas Islam. Kenaikan harga BBM dinilai tak lebih pembohongan dan kezoliman terhadap rakyat yang hanya menguntungkan kepentingan asing.

“Kenaikan harga BBM meski alasan resminya dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia, sebagaimana juga program pembatasan subsidi BBM yang sempat hendak diterapkan, merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi Migas. “ Kata Ismail yusanto kepada wartawan di sela-sela Konferensi Pers Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama ormas Islam, di Kantor Pusat HTI, Crown Palace,Jakarta Selatan,Kamis,(15/3) belum lama ini.

 

Kenaikan harga BBM sebagaimana program pembatasan BBM Bersubsidi sama artinya dengan pengurangan subsidi BBM. Ini kebijakan menuju penghapusan subsidi BBM sama sekali. Dengan cara itu, rakyat dipaksa untuk beralih kepada BBM non subsidi seperti pertamax.

 

“ Inilah saat yang ditunggu oleh perusahaan Migas asing”tutur Ismail. Tambah Ismail,Kenaikan harga BBM, pembatasan BBM bersubsidi dan pencabutan subsidi, dalam jangka panjang akan menguntungkan Perusahaan Minyak Asing yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seperti Total (Italia) dan Shell (Belanda).

 

Dengan adanya kenaikan harga BBM dan pembatasan subsidi BBM maka seluruh pengguna mobil pribadi terpaksa menggunakan bahan bakar yang kadar oktannya lebih tinggi seperti Pertamax, atau bensin yang diproduksi oleh SPBU asing tersebut. Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, maka produk SPBU asing itu akan lebih kompetitif dibandingkan SPBU Pertamina.

 

“Maka jumlah SPBU asing dalam jangka waktu yang tidak lama akan semakin menjamur. Dan jika tidak ada inovasi, kegiatan bisnis Pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU-SPBU yang terafiliasi dengan Pertamina akan berpindah ke perusahaan minyak asing tersebut. Hal ini tentu akan merugikan Pertamina. Sudahlah di sektor hulu terdilusi, di sektor hilir pun kalah bersaing.” Paparnya.

 

Kenaikan harga BBM dan program pembatasan BBM serta kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran yang lebih besar kepada asing dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan syariat Islam.

 

“Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya mestinya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Anggapan bahwa swasta dapat lebih efisien dalam mengelola migas dibandingkan pemerintah yang dulu diwakili Pertamina telah terbantahkan dengan dominasi sejumlah National Oil Company (NOC) yang kini justru menguasai produksi minyak di dunia.”kata Ismail.

 

Melihat alasan-alasan tersebut, HTI menyatakan penolakannya terhadap kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

 

“Menolak rencana kenaikan harga BBM, juga program pembatasan BBM Bersubsidi karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan.”tegas Ismail

 

Karena, menurut Ismail liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara.

 

“Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.”bebernya.

 

Disamping terbukti bakal merugikan rakyat, menurutnya kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya harus segera dihentikan, dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri, itulah syariah Islam.

 

“Menurut syariah, migas harus dikelola oleh negara dimana hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat.”ujarnya

 

HTI juga Menyerukan kepada umat Islam untuk lebih bergiat dalam perjuangan mewujudkan kehidupan Islam, yakni kehidupan yang didalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan daulah Khilafah.

 

“Hanya dengan cara itu kerahmatan Islam yang telah dijanjikan Allah SWT, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya Migas, Insya Allah akan terwujud.”pungkas Ismail.

 

Selain itu beberapa perwakilan mahasiswa dan ormas Islam seperti, PITI, Serikat Pekerja Strategis, dan sebagainya mengamini penolakan tersebut. (bilal/arrahmah.com)